Jaksa Agung: Kejaksaan dan KPK Bisa Saling Melengkapi

JAKARTA – Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia memastikan tidak akan ada tumpang-tindih kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi. “Tidak akan tumpangtindih. Justru akan saling melengkapi, saling memberi dan menerima,” kata Jaksa Agung M. Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, kemarin. Prasetyo menilai KPK dan Kejaksaan memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda. Ia menuturkan, KPK memiliki keunggulan di sisi kewenangan dan biaya operasional.

Namun lembaga antirasuah itu memiliki keterbatasan dari sisi jumlah personel dan jaringan. “Sementara kami memiliki pengalaman dan memiliki personel serta jaringan yang lebih luas,” ujar dia. Kemarin, Prasetyo melantik 38 jaksa agung muda pidana khusus (jampidsus). Rencananya, puluhan jaksa itu akan ditugaskan di Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK). Ke depan, Satgassus P3TPK akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengatur soal teknis dan mekanisme kerja dalam ker

Kejaksaan Agung Belum Bisa Eksekusi Aman Abdurrahman

JAKARTA — Kejaksaan Agung belum bisa menjadwalkan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana teroris Aman Abdurrahman. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, menuturkan, lembaganya masih menunggu pernyataan tertulis bahwa Aman tidak akan mengajukan upaya hukum luar biasa. “Dia masih punya hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dan grasi,” kata Noor di kantornya kemarin. Ia mengimbuhkan, tidak ada batasan waktu bagi terpidana untuk mengajukan PK atau grasi. Hilangnya batasan waktu ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/ PUU-XIII/2015. Aturan itu menghapus berlakunya Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang waktu pengajuan grasi ke presiden. Pasal tersebut mengatur pengajuan grasi dilakukan paling lambat setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Vonis mati terhadap Aman dijatuhkan pada 22 Juni lalu.

Pemimpin Jamaah Ansharud Daulah—organisasi radikal yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)—itu terbukti mendalangi sejumlah teror di Indonesia. Di antaranya serangan bom Thamrin, bom ke Gereja Oikumene Samarinda, bom Kampung Melayu, serta penyerangan terhadap polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Rangkaian serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa, dari aparat penegak hukum hingga anak-anak. Selain itu, Aman terbukti menularkan ajaran radikal melalui buku seri Tauhid dan tulisannya di situs millahibrahim. wordpress.com. Kuasa hukum Aman, Asludin Hatjani, mengatakan saat ini belum ada rencana mengajukan upaya PK ataupun grasi. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan kliennya akan mengajukan upaya hukum luar biasa jika menemukan bukti baru untuk menunjukkan ia tidak bersalah. “Nanti, kalau ada bukti baru, kami konsultasikan dengan Ustaz Aman dan keluarga. Tapi untuk saat ini belum,” ujarnya

Gatot Nurmantyo Mencoba Bangun Poros Ketiga

JAKARTA— Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo belum patah semangat untuk maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum 2019. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini masih terus berupaya mencari dukungan ke sejumlah partai politik untuk membentuk poros koalisi baru.

Rama Yumatha, Ketua Umum Relawan Selendang Putih Nusantara—relawan yang menjadi pendukung Gatot—mengatakan Gatot masih optimistis bisa membuat poros baru yang bersedia mendukungnya. “Kami lagi berjuang mewujudkan poros baru,” katanya kepada Tempo, Selasa lalu. Sejumlah partai yang didekati adalah Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Gabungan kursi parlemen dari ketiga partai itu sudah mencukupi untuk mengusung pasangan calon presiden. Dalam waktu dekat, menurut dia, akan ada pertemuan antara pendukung Gatot dan PKB. “Kami mendorong PKB dan para kyainya,” kata Rama. Hingga berita ini ditulis, Gatot belum bisa dimintai komentar. Panggilan telepon dan pesan elektronik dari Tempo belum dia respons. Namun, sebelumnya, Gatot menyatakan siap maju pada pemilu tahun depan. Pada April lalu, dia menemui petinggi PAN untuk membahas kemungkinan pembentukan koalisi partai baru. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan partainya memang sempat memperhitungkan Gatot.

Sedangkan Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin, mengungkapkan bahwa upaya pembentukan poros ketiga sempat mencuat. Ia mengatakan Gatot juga pernah berkomunikasi dengan partainya untuk membangun kekuatan baru. Namun pembentukan poros ketiga itu sulit terwujud. “Kami sudah pernah ada komunikasi, tapi tidak berlanjut,” tuturnya. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Faisol Reza, juga menilai peluang terbentuknya poros ketiga kini sangat kecil. Apalagi PKB sudah menegaskan tidak akan berpaling dari koalisi pendukung Joko Widodo. “Kami tetap mendukung Pak Jokowi,” ucapnya.