si pada 1994, dan Kilang Kasim di Sorong, Papua, yang selesai dibangun pada 1997. Minimnya kilang menyebabkan kapasitas produksi bahan bakar minyak sangat terbatas. Dari kebutuhan sebesar 1,6 juta barel BBM per hari, kilang yang ada hanya mampu memproduksi separuhnya.

Akibatnya, tak ada ruang untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM, apalagi menyimpannya sebagai cadangan. Melalui kekuatan lobi yang luar biasa hingga ke pusat kekuasaan, mafia minyak membuat pemerintah selama puluhan tahun ogahogahan membuat kilang. Padahal keberadaan kilang membuat pemerintah dapat memproduksi sendiri pelbagai varian BBM sesuatu yang dapat mengurangi impor bahan bakar dan meminimalkan keuntungan mafia.

Sudah selayaknya Jokowi menempatkan pembangunan kilang sebagai prioritas. Untuk itu, ia perlu memikirkan upaya memberi insentif khusus, misalnya tax holiday, agar investor di bidang ini lebih banyak masuk. Pemerintah sebaiknya juga memberi kelonggaran penyewaan lahan dengan tarif seminimal mungkin untuk jangka panjang. Yang perlu digarisbawahi, kelonggaran bagi investor tidaklah berarti pelonggaran pengawasan.

Agar tidak menimbulkan syak wasangka, pemerintah semestinya memberi penjelasan alasan penunjukan Rosneft. Khalayak perlu tahu bagaimana keputusan tiba-tiba itu dibuat. Insiden ”kawin siri” Rosneft-Pertamina di Sochi sebaiknya tidak terulang. Ketika itu, di tengah-tengah KTT ASEAN-Rusia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyebutkan penandatanganan kerja sama Kilang Tuban baru akan dilakukan pekan berikutnya.

Hanya beberapa jam setelahnya, di kalangan wartawan beredar foto yang menunjukkan penandatanganan itu sudah terjadi. Main petak umpet seperti ini sungguh konyol dan menerbitkan curiga. Pemerintah sebaiknya juga menjelaskan munculnya sejumlah nama yang disebut-sebut berperan dalam lobi Rosneft. Pemerintah dan PT Pertamina selayaknya berkaca pada skandal korupsi pembangunan Kilang Balongan.

Penggelembungan nilai proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,7 triliun ini tak pernah tuntas terusut. Nama seperti Ginandjar Kartasasmita—Menteri Pertambangan dan Energi saat kasus itu terjadi dan Sigit Soeharto hilang tak tersentuh. Proyek-proyek kilang baru nanti harus dipastikan tak akan mengulang skandal Balongan.

Website : kota-bunga.net

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *